AS dukung pengadilan HAM untuk Birma

Pemerintah AS mengatakan akan mendukung pembentukan sebuah komisi internasional untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakuka oleh junta militer Birma.
Badan itu bisa menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Birma dengan ''menitikberatkan pada isu pertanggung jawaban'' bagi anggota junta militer, demikian pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih.
Seorang pejabat tinggi AS mengatakan kepada BBC kalau kebijakan itu sesuai dengan konsistensi kebijakan luar negeri AS terkait isu Birma.
Pada tahun 2009 AS menyatakan akan membuka hubungan diplomatis dengan Birma.
Bulan Maret lalu, utusan khusus PBB Tomas Ojea Quintana mengeluarkan sebuah pernyataan resmi yang menyebut ''telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis'' selama bertahun-tahun di negara itu.
Tujuan pemerintahan Obama adalah untuk membantu Birma masuh dalam jalur reformasi, menggelar pemilihan umum yang dapat dipercaya, mengedepankan upaya rekonsiliasi nasional termasuk dengan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyii.
Tetapi Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan upaya ini tidak menunjukan adanya perkembangan berarti di dalam negeri Birma menjelang pemilihan umum 7 November.
"Hubungan diplomatis bukan sebuah hadiah, ini adalah sebuah alat yang desain untuk memfasilitasi dan mendorong perubahan positif,'' demikian seorang petugas Kementerian Luar Negeri kepada BBC.
"Kami sudah sangat jelas kalau selama hubungan diplomatis ini berlangsung tidak akan menghalangi kami untuk mengambil langkah untuk meningkatkan tekanan jika dibutuhkan''.
Sanksi lanjutan
Komisi untuk menyelidiki kejahatan perang ini bisa dibentuk baik melalui badan HAM PBB, melalui resolusi Sidang Umum PBB atau dari Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan pada akhirnya penyelidikan ini bisa berujung pada pengadilan kejahatan perang.
Pejabat AS juga mengisyaratkan kalau sanksi lanjutan bagi Birma juga memungkinkan.
"Sanksi kami sangat dinamis, secara teratur dinilai untuk ketepatan dan bisa diatur ulang sesuai dengan kondisi dan tindakan dari pemerintah Birma,'' katanya.
Kebijakan AS ini disambut baik organisasi pemerhati hak asasi manusia seperi the US Campaign for Burma.
"Ini adalah tindakan yang tepat yang dilakukan pemerintahan Obama dalam merespon kebutralan para jenderal yang haus kekuasaan di ibukota, yang diperkirakan akan menghapus kejahatan mereka dengan membentuk konstitusi palsu melalui pemilu yang pura-pura,'' kata direktur eksekutif organisasi ini, Aung Din.
"Ini adalah pesan yang jelas kalau AS tidak akan menyetujui pemilu yang penuh dengan kepura-puraan dan seakan-akan menjadi terpercaya bagi warga mereka''.





















